Pansus VIII DPRD Grobogan Selesaikan Tiga Raperda Perizinan

Laporan hasil Raperda Perubahan kali ini diserahkan oleh Risky Bintang Fauzi selaku anggota Pansus sekaligus sebagai anggota DPRD Grobogan kepada Ketua Pansus VIII DPRD Grobogan Eko Budi Santoso. (Foto: Sirojul)

Grobogan – Selama tahun 2019 DPRD Grobogan bersama Bupati Grobogan telah menetapkan sepuluh Peraturan Daerah (Perda). Awal tahun ini, tiga raperda perubahan telah diselesaikan oleh Panitia Khusus (Pansus) VIII DPRD Grobogan.

Dalam keterangannya, tiga Raperda perubahan ini yakni Perubahan ketiga atas peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2012 tetang retribusi perizinan mengenai  retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan perizinan tertentu.

”Selama 2019 ini, produk DPRD Grobogan telah mengesahkan 10 perda. Selain itu, masih ada satu raperda yang masih dalam proses evaluasi Gubernur. Yaitu raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Grobogan tahun 2011-2031 dan lima raperda masih dalam proses,” kata Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto, Senin (6/1).

Agus menambahkan DPRD Grobogan dalam menjalankan fungsi anggaran, telah membahas dan memberikan persetujuan Raperda mengenai APBD yang diajukan Bupati. Persetujuan tersebut sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.

Ketua Pansus VIII DPRD Grobogan Eko Budi Santoso mengatakan, pembahasan tiga raperda telah selesai. Hasilnya tiga raperda itu akan menyesuaikan dengan kebijakan dan rertibusi yang telah ditetapkan.

”Pansus VIII menerima tiga raperda perubahan. Menaikkan angka-angka dengan perekonomian sekarang. Seperti rumah sakit biaya BPJS dan yang lainya,” kata Eko Budi Santoso kemarin.

Perbaiki Layanan Masyarakat

Dewan sebagai fungsi pengawas juga telah melakukan pengawasan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota Dewan juga telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Perubahan pada raperda kali ini secara spesifik membahas mengenai  retribusi jasa umum itu juga berimbas pada raperda lainnya. Khususnya yang mengatur retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Laporan hasil Raperda Perubahan kali ini diserahkan oleh Risky Bintang Fauzi selaku anggota Pansus sekaligus sebagai anggota DPRD Grobogan kepada Ketua Pansus VIII DPRD Grobogan Eko Budi Santoso. Penyerahan ini berlangsung, Senin (27/1) di di ruang paripurna I.

“Raperda ini juga memuat perubahan, pada Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi. Perubahan tersebut, dilakukan untuk menampung tambahan layanan kesehatan baru, berupa layanan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter sub spesialis, perincian layanan endoskopi, dan layanan kefarmasian,” jelasnya.

Sementara pada raperda tentang retribusi jasa usaha, ada penambahan satu objek. Yakni pada retribusi pemakaian kekayaan daerah. Berupa pemakaian gudang dengan sistem resi gudang, beserta sarana prasarana penunjangnya.

Sementara itu, raperda tentang retribusi perizinan tertentu, ada sejumlah perubahan. Yakni berkaitan retribusi izin mendirikan bangunan. Perubahannya ada pada tarif retribusi IMB dan yang lainnya.