Dorong Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Bupati Grobogan Gandeng Kementan dan BUMP Pusat

Foto: Diskominfo Grobogan

Wirosari – Pemkab Grobogan melakukan tanda tangan kesepakatan bersama dengan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementrian Pertanian (Kementan) dan Sekretariat Nasional Badan Usaha Milik Petani (BUMP) Indonesia. Kesepakatan bersama ini dilakukan untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah berbasis pertanian.

Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Grobogan Sri Sumarni dengan Kepala BKP Kementan Agung Hendriadi dan Ketua Sekretariat Nasional BUMP Indonesia Sugeng Edi Waluyo. Acara penandatanganan tersebut dilangsungkan di halaman gedung Technopark di Desa Dapurno, Kecamatan Wirosari, Kamis (3/10/2019).

Bupati Grobogan Sri Sumarni mengatakan, penandatanganan kesepakatan bersama ini berisikan tentang penggunaan sarana dan prasarana Technopark Pangan Grobogan sebagai tempat pelatihan dan praktik pengolahan pangan berbasis tepung lokal oleh kelompok Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL); pemanfaatan lahan di Technopark sebagai tempat percontohan kegiatan obor pangan lestari (OPAL); serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan gudang atau ruang penyimpanan pangan dalam jangka waktu tertentu untuk mengatasi hasil yang berlimpah dan gejolak harga pangan.

Sedangan kesepakatan bersama dengan sekretariat nasional BUMP Indonesia adalah menjalin kerja sama terkait pengembangan BUMP Kabupaten Grobogan. Dalam hal ini, sekretariat nasional BUMP Indonesia diminta untuk mendukung kegiatan pembentukan dan pendampingan BUMP Kabupaten Grobogan sebagai bagian dari upaya pembangunan daerah.

“Melalui kesepakatan bersama ini, saya berharap Technopark pangan bisa menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat yang berbasis pertanian dan mampu mendorong tumbuhnya industri pangan dalam mendukung kedaulatan pangan. Saya juga berharap segera terbentuk BUMP di kabupaten Grobogan sehingga mampu meningkatkan kinerja petani melalui lembaga korporasi,” terangnya, dikutip dari laman Pemkab Grobogan.

Peranan Agribisnis dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

Sudah saatnya pembangunan ekonomi daerah yang menyangkut sebagian besar kepentingan ekonomi rakyat banyak tidak berhenti pada retorika saja, melainkan harus sesegera mungkin diwujudkan dalam aksi nyata dan dukungan kebijaksanaan makro ekonomi. Hal ini antara lain diwujudkan melalui penerapan konsep pengembangan agribisnis dalam pembangunan ekonomi daerah atau pengembangan ekonomi lokal.

Saat ini, sumber daya ekonomi yang dimiliki di setiap daerah dan siap didayagunakan untuk pembangunan ekonomi daerah adalah sumber daya agribisnis seperti sumber daya alam (lahan, air, keragaman hayati, agro-klimat), sumber daya manusia di bidang agribisnis, teknologi di bidang agribisnis, dan lain-lain.

Dalam penelitian Nurif & Mukhtar (2010) yang berjudul Pembangunan Ekonomi Berbasis Agribisnis sebagai Wujud dari Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, untuk membangun ekonomi daerah pilihan yang paling rasional adalah melalui percepatan pembangunan agribisnis. Dengan kata lain, pembangunan agribisnis dijadikan pilar pembangunan ekonomi wilayah.

Pembangunan agrisbisnis sebagai pembangunan ekonomi di daerah makin relevan pula, mengingat saat ini agribisnis merupakan penyumbang terbesar dalam struktur ekonomi hampir setiap daerah. Sektor agribisnis adalah penyumbang terbesar dalam PDRB dan ekspor daerah. Demikian juga dalam penyerapan tenaga kerja, kesempatan berusaha di setiap daerah, sebagian besar disumbang oleh sektor agribisnis. Karena itu, melalui percepatan modernisasi agribisnis di setiap daerah akan secara langsung memodernisasi perekonomian daerah dan dapat memecahkan sebagian besar persoalan ekonomi di daerah.

Arah Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis

Nurif & Mukhtar (2010) kemudian menyebutkan sistem dan usaha agribisnis yang dibangun ke depan adalah suatu sistem dan usaha yang tangguh yang memiliki empat karakteristik, yaitu: berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan desentralistis.

Daya saing dicirikan oleh tingkat efisiensi, mutu, harga dan biaya produksi, serta kemamppuan untuk menerobos pasar, meningkatkan pangsa pasar, dan memberikan pelayanan yang profesional. Dalam upaya meningkatkan usaha-usaha agribisnis yang berdaya saing, harus dilakukan kebijaksanaan untuk menumbuhkan pengusaha-pengusaha mandiri yang tidak menggantungkan diri kepada pemerintah. Pemerintah perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan melakukan pelatihan manajemen untuk menumbuhkembangkan usaha-usaha agribisnis yang tangguh.

Sistem yang berkerakyatan dicirikan oleh berkembangnya usaha produktif yang melibatkan masyarakat secara luas, baik dalam peluang berusaha, kesempatan kerja, maupun dalam menikmati nilai tambah (pendapatan). Hal ini tidak berarti harus hanya memperhatikan usaha skala kecil dan menengah, tetapi juga usaha skala besar dalam konsep kerja sama (kemitraan yang Win-Win Innelition) dengan usaha kecil dan menengah, dan yang mempunyai dampai multiplier yang besar.

Karakteristik berikutnya yaitu berkelanjutan. Berkelanjutan diartikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya agribisnis yang semakin besar dari waktu ke waktu, yang semakin menyejahterakan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Membangun sistem dan usaha agribisnis yang berkelanjutan memiliki dimensi yang luas baik secara organisasi, kelembagaan, ekonomi, teknologi, dan ekologis. Organisasi dan kelembagaan baik dalam bidang ekonomi maupundalam pengelolaan pembangunan harus dikembangkan dengan melakukan hibridisasi organisasi dan kelembagaan tradisional-lokal dengan organisasi dan kelembagaan modern, sehingga akan terbangun suatu sistem yang berakar kokoh dalam budaya bangsa namun akomodatif terhadap perkembangan zaman.

Sementara itu, pada karakteristik selanjutnya, desentralistis diartikan bahwa kegiatan ekonomi ditentukan oleh masyarakat pelaku sesuai dengan kondisi wilayahnya atas dasar keunggulan komparatif dan aspirasi masyarakat setempat. Oleh karena itu, sistem pelayanan pemerintah, sistem penunjang dan pemberdayaan masyarakat akan bersifat lokal, beragam dan harus dilakukan oleh daerah setempat. Dengan demikian, secara alamiah pembangunan sistem agribisnis pada hakikatnya merupakan pembangunan ekonomi daerah. Hal ini sesuai dengan esensi otonomi daerah yakni melakukan desentralisasi dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.