Pemkab Gandeng PT Semen Grobogan Kembangkan Potensi Daerah

Foto: Diskominfo Grobogan

Purwodadi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan PT Semen Grobogan (SG) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama pengembangan potensi daerah, di Pendopo Kabupaten, Kamis (5/9/2019). Kerja sama tersebut bertujuan untuk menciptakan sinergi usaha dengan prinsip saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing pihak.

Dalam keterangan tertulis Pemkan Grobogan, Bupati Sri Sumarni berharap agar pabrik milik PT Semen Grobogan sudah bisa beroperasi pada akhir 2020 mendatang, sesuai komitmen yang sudah disampaikan sebelumnya. Menurut Bupati, pembangunan pabrik semen di wilayah Kecamatan Tanggungharjo itu sudah dinanti-nanti masyarakat sejak 1990. Namun, realisasi pembangunan pabrik baru bisa dimulai pada tahun 2017.

“Sekarang ini progres pembangunan pabriknya sudah sekitar 60 persen. Semoga akhir tahun ini sudah bisa beroperasi,” kata Bupati. Menurutnya, dengan beroperasinya pabrik semen, maka banyak dampak positif yang didapatkan, seperti penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan meningkatnya roda perekonomian masyarakat sekitar.

Dalam rangka mendukung pengoperasian pabrik semen tersebut, Pemkab akan melakukan komunikasi dengan Pemprov Jateng untuk melebarkan ruas jalan raya Tegowanu-Kapung. Pelebaran diperlukan untuk mempermudah akses kendaraan operasional karena lokasi pabrik semen berada di pinggir jalan raya tersebut. “Ruas jalan itu statusnya milik provinsi. Nanti akan kita bantu komunikasikan ke Gubernur,” ujar Bupati.

Presiden Direktur PT Semen Grobogan Gautama mengatakan, pendirian pabrik sudah dimulai sejak tahun 2017 dan rencananya akan mulai produksi pada akhir 2020. “Pada akhir 2020 kami akan mulai memperkenalkan produk. Kami gunakan nama Grobogan pada Semen Grobogan sebagai wujud terima kasih pada daerah ini,” terangnya.

Kerja Sama Pemerintah-Swasta untuk Pengembangan Potensi Pembangunan

Pesatnya peningkatan pertumbuhan penduduk bisa menimbulkan permasalahan tidak seimbangnya ketersediaan sarana prasarana dasar dan pelayanan publik dengan jumlah penduduk. Riyanto (2016) menyebutkan, permasalahan yang muncul hamper di seluruh wilayah Indonesia terjadi karena keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, baik berupa keterbatasan sumber daya keuangan, sumber daya manusia, maupun manajemen pemerintahan.

Menurutnya, kondisi ini apabila tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan menjadi faktor pemicu munculnya berbagai permasalahan lainnya, seperti konflik sosial, penurunan kualitas lingkungan, tingginya angka kriminalitas, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya dapat menghambat perkembangan suatu daerah.

Bertolak dari permasalahan tersebut, maka sudah sewajarnya jika pemerintah daerah lebih mengembangkan pendekatan kerja sama pemerintah-swasta (public-private partnership), untuk memenuhi ketersediaan sarana prasarana dasar dan peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

Pada hakikatnya, pelibatan sektor swasta dalam pengembangan sarana prasarana akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, pemerintah, maupun swasta. Bagi sektor swasta, keuntungan yang didapat dengan mekanisme ini adalah profit, sedangkan bagi masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang memadai. Adapun keuntungan bagi pemerintah, adalah mempermudah proses, waktu penyediaan, serta meringankan beban pendanaan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana.

Keuntungan lainnya yang diperoleh pemerintah, adalah terciptanya transfer teknologi dan efisiensi manajerial dari pihak swasta, yang dikombinasikan dengan rasa tanggung jawab, kepedulian terhadap lingkungan dan pengetahuan lokal, serta dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.