Buka Bimtek Pengelolaan Media Sosial, Sekda Grobogan: Semua OPD Harus Punya Akun Medsos

Foto: Diskominfo Grobogan

Purwodadi – Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Badan Publik berkewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik. Demikian disampaikan Sekda Grobogan Moh. Sumarsono saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Media Sosial sebagai Salah Satu Aset Digital, yang diadakan oleh Diskominfo Grobogan di gedung Riptaloka, Selasa (17/9/2019).

Selanjutnya dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, Presiden menginstruksikan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah kepada publik melalui berbagai saluran komunikasi secara tepat, cepat, obyektif, berkualitas baik berwawasan nasional, dan mudah dimengerti.

Menurut Sumarsono, menyikapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini utamanya dalam penggunaan media sosial maka tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai dampak yang luar biasa terhadap kecepatan penyampaian informasi. Sebab, media ini sangat murah hanya membutuhkan akses internet, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dapat dilakukan sendiri oleh pegawai yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Maka saya menghimbau setiap OPD untuk memiliki akun dan mengelola media sosial yang digunakan sebagai sarana dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara tepat, akurat dan cepat. Disamping itu, media sosial dapat menjadi salah satu aset digital yang penting dalam membentuk citra positif pemerintahan,” jelasnya dalam laman resmi Pemkab Grobogan.

Wujudkan Reformasi Birokrasi dengan e-Government

Upaya mewujudkan peningkatan layanan publik dan pemerintahan yang terbuka di era disrupsi tidak hanya membutuhkan perubahan karakter, mentalitas, atau pola pikir di kalangan birokrasi pemerintahan dan badan publik, tetapi juga membutuhkan reformasi sistem dan pola kerja. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Basuki Yusuf Iskandar. Reformasi birokrasi ini, katanya, dapat diwujudkan salah satunya dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang biasa disebut dengan e-Government.

“Penerapan e-Government pada dasarnya fokus kepada pengelolaan informasi dalam birokrasi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi,” papar Basuki.

Terkait penerapan e-Government, Wakil Rektor III IAIN Surakarta Muhammad Munadi menggarisbawahi bahwa pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan pemerintah.

Dengan demikian, seluruh lembaga-lembaga, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal. Kemampuan pemerintah untuk menjalankan peran dan fungsinya jelas telah ditingkatkan secara signifikan oleh revolusi digital. Teknologi informasi dan komunikasi maupun revolusi digital menjadikan masyarakat semakin sadar akan hak dan kewajibannya sehingga pemerintah harus melayaninya.

Impementasi e-Government

Dalam tulisannya, Munadi menyari tahapan implementasi e-Government menurut Bank Dunia (Center for Democracy and Technology, 2002:3-4), yang terdiri atas tiga tahap, yaitu: publish, interact, dan transact.

Pada tahapan publish, umumnya sebuah lembaga dapat memulai proses e-government dengan menerbitkan informasi pemerintah secara online atau melalui situs atau website yang dibuat atau dimiliki, bisa berisi regulasi, dokumen, atau formulir berkaitan dengan layanan. Website harus semakin kaya kontennya dalam keseharian dan selalu harus up to date. Dengan demikian memungkinkan warga dan stakeholder secara mudah mengakses informasi pemerintah tanpa harus datang ke kantor.

Tahapan selanjutnya yaitu interact, e-government memiliki potensi untuk melibatkan warga dalam proses pemerintahan dengan melibatkan mereka dalam interaksi dengan pembuat kebijakan di seluruh siklus kebijakan dan di semua tingkat pemerintahan. Interaksi bisa dimulai dengan mencantumkan nomor kontak telepon Lembaga, alamat email, maupun alamat media social yang dimiliki baik yang berjenis: Relationship Networks ( Facebook, LinkedIn, atau yang sejenis), Media Sharing Networks (Flickr, Instagram, YouTube, atau yang sejenis), maupun Social Publishing Platforms (blog dan microblog:Twitter, dan lainnya).

Interaksi ini bisa memperkuat keterlibatan masyarakat berkontribusi untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. E-government interaktif melibatkan komunikasi dua arah, dimulai dengan fungsi dasar seperti informasi kontak email untuk pejabat pemerintah atau formulir umpan balik yang memungkinkan pengguna untuk mengirimkan komentar tentang usulan kepada eksekutif, legislatif ataupun pembuat kebijakan lainnya.

Tahapan terakhir adalah transact. Pada tahapan ini, lembaga membuat situs web yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi online yang menawarkan tautan langsung ke layanan lembaga, dan tersedia kapanpun. Tahapan terakhir ini, sebuah lembaga akan mendapatkan penghematan biaya potensial, akuntabilitas melalui log informasi dan peningkatan produktivitas.

Penerapan tata kelola secara elektronik ini, lanjut Munadi, bisa meningkatkan mutu lembaga karena sesuai dengan tuntutan dan dinamika global. Disamping itu penerapannya menurut Baharudin Noveriyato dkk (2018) dapat menjadi media komunikasi untuk mempercepat pertukaran informasi, menyediakan sarana layanan dan kegiatan transaksi dengan warga masyarakat (G2C), kepada pelaku bisnis (G2B), dan tentunya dengan pihak pemerintah sendiri (G2G).