Kabupaten Grobogan Genjot Pembangunan Desa di Segala Bidang

Pembangunan desa di Kabupaten Grobogan terus bergerak seiring adanya dana desa yang nilainya terus meningkat setiap tahunnya. (Foto: Pemkab Grobogan)

Penawangan – Bupati Grobogan Sri Sumarni mengungkapkan pembangunan di segala bidang terus digerakkan selama masa kepemimpinannya. Pembangunan tersebut meliputi infrastruktur jembatan dan jalan, puskesmas, rumah sakit, sekolah, tempat wisata, sarana irigasi dan pertanian, serta berbagai bidang lainnya.

Pembangunan di desa-desa, terang Bupati, juga terus bergerak seiring adanya dana desa yang nilainya terus
meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, dana desa yang disalurkan ke Kabupaten Grobogan nilainya Rp 289 miliar. “Jumlah tersebut naik dibandingkan dana desa tahun 2018 yang nilainya Rp 248 miliar,” kata Bupati, seperti dilansir dari website Pemkab Grobogan.

Ditambahkan Bupati, hingga tahun 2018, dana desa telah dipakai untuk membangun jalan desa sepanjang 254 kilometer sebagian dengan konstruksi beton. Kemudian, ada 679 jembatan, 14 pasar desa, dan berbagai insfrastruktur desa lainnya seperti embung, sumur, MCK, sarana pendidikan, kesehatan, olahraga, dan usaha ekonomi produktif yang diambilkan dari dana desa tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), presentase penduduk miskin di Kabupaten Grobogan tahun 2018 turun menjadi 12,7 persen dari tahun sebelumnya yaitu 13,27 persen. Penurunan angka kemiskinan ini, kata Bupati, berkat program Gerakan Bersama Pengentasan Kemiskinan (Gabertaskin) yang membawa semangat kerja sama, gotong royong, sinergitas dengan berbagai pihak, yakni pemerintah daerah, pemerintah desa, pelaku usaha, dan masyarakat setempat.

“Saya berharap sinergitas ini bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan guna mewujudkan Grobogan menjadi semakin hebat,” harap Bupati saat melakukan sambang warga di Desa Kramat, Kecamatan Penawangan.

Perlunya Akuntansi Pedesaan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan tonggak sejarah yang menjadi sarana pemerintah untuk memajukan desa melalui dana desa dan dana alokasi desa. Setiap tahunnya pemerintah mengucurkan dana yang cukup besar untuk kemajuan desa, yang diharapkan menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi masyarakat pedesaan.

Pandangan tersebut dikemukakan oleh Ketua Forum Dosen Akuntansi Publik (FDAP) Harnovinsah. Menurutnya, agar penggunaan dana desa dapat menjadi lebih efektif, dibutuhkan proses perencanaan sampai pertanggungjawaban dalam penggunaan dana tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan akuntansi sebagai alat untuk mewujudkan suatu pertanggungjawaban yang baik.

“Sehingga ke depan desa menjadi bagian sentral yang memberikan kontribusi besar dalam pembangunan bangsa dan tidak lagi terpusat di perkotaan. Multiflyer effect-nya ke depan distribusi tenaga kerja menjadi lebih merata karena ekonomi desa tumbuh,” papar Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana itu.

Guru Besar Bidang Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Pemerintah Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila Suratno juga mencermaati akuntansi pedesaan di tengah program program pemerintah untuk membangun desa dengan adanya dana desa. “Program tersebut seperti juga membangun BUMDes-BUMDes, akan banyak berhasil jika diterapkan sistem akuntansi pedesaan,” katanya.

Menurutnya, regulasi pemerintah terhadap pembangunan desa dan tata kelola dana desa sudah lengkap. Kendalanya adalah pemerintah desa kurang memahami PP Nomor 71 tahun 2019 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Keuangan (PMK)nomor 283 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Standar Akuntansi (PUSAP), dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.

“Jangankan desa di wilayah lain, desa-desa di provinsi di Pulau Jawa saja mencapai 45 sampai 50 persen aparat desa belum paham pada regulasi-regulasi itu. Sedangkan jumlah SDM bidang akuntansi hampir 70 persen di desa tidak tersedia,” tandasnya.

Suratno mengakui minimnya SDM yang mumpuni dapat kendala serapan dana menjadi kurang maksimal. Sehingga dirinya berharap agar perlahan namun pasti SDM di pedesaan mampu meningkatkan kualitas agar serapan pun menjadi maksimal dan desa dapat berkembang dengan baik melalui alokasi dana yang ada.